Tinggalkan komentar

Tri Rismaharini didesak mundur

Rakyat-rakyat di beberapa daerah tengah merasakan sakitnya janji tak terpenuhi, yang disampaikan para pemimpin mereka selama kampanye. Di Manado, Surabaya, dan beberapa kota di Kalimatan rakyat-rakyat menunut janji para pemimpin yang mereka utarakan secara indah selama musim kampanye, tapi kini tak kunjung terwujud.

Tri Maharini, janji tinggal janji

Warga Surabaya sudah sejak akhir tahun lalu menuntut Tri Rismaharini, walikota Surabaya, untuk mundur. Di Manado, warga setempat menyumpah-nyumpah Vecky, sang walikota, sebagai pemimpin ingkar janji.

Para pegiat pendidikan anak di Surabaya meminta Rismaharini segera mengundurkan diri karena gagal memperhatikan pendidikan seperti yang dijanjikan.  “Janji-janji Bu Risma saat kampanye dulu, sekarang mbleset,” tegas Endang Soewito , Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD] Surabaya.

Kekesalan ini, kata Endang disebabkan banyak pengajar atau Bunda PAUD yang dimanfaatkan saat pilkada. Namun setelah terpilih justru diabaikan.

“Kita semua ini dimanfaatkan saat pilkada, padahal para Bunda PAUD tidak hanya berasal dari pendidikan tapi juga ada pemerhati lingkungan maupun pengurus posyandu,” ujarnya.

Endang juga mengatakan, kedatangan dirinya bersama 6 orang PAUD lainnya di DPRD Surabaya tidak lain hanya untuk mengingatkan Walikota Risma agar segera merealisasikan janjinya saat pilkada.

“Mumpung durung, kita mengingatkan. Kalau tidak mau diingatkan ya mundur saja,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) APBD Surabaya 2011 yang diajukan Walikota ke DPRD Surabaya ditolak mayoritas fraksi.

Setelah dievaluasi, kebijakan walikota tidak mencerminkan keberpihakan dan kepentingan wong cilik. Di sektor pendidikan, anggarannya menjadi 30%, plus gaji guru. Padalah di era Walikota Bambang DH, pendidikan dianggarkan 33 persen.

Begitupula PAUD. Dikala Bambang DH, jumlah PAUD yang menerima bantuan sebanyak 700 lembaga dengan anggaran senilai Rp 1,1 Miliar. Namun sekarang jumlah penerima cuma 300 lembaga tetapi anggarannya naik menjadi Rp 3 Miliar

Sebelumnya, para kader dan simpatisan Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD setempat, menuntut Wali Kota Surabaya mundur dari jabatannya karena menolak rencana pembangunan tol tengah.

Salah satu koordinator aksi, Irawan mengatakan, penolakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tersebut merupakan bentuk inkonsistensi terhadap tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 45, yakni kesejahteraan rakyat.

“Kami menyayangkan penolakan wali kota itu. Padahal tol tengah sangat dibutuhkan warga dalam mengatasi persoalan kemacetan di Surabaya,” kata Irawan saat berorasi di depan gedung DPRD Surabaya.

Menurut dia, tol tengah kota juga dianggap meneguhkan posisi Surabaya sebagai kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Posisi strategis tersebut otomatis membutuhkan infrastruktur yang memadai, salah satunya adalah tol tengah kota.

Hal sama juga diungkapkan koordinator aksi lainnya, Deddy Suhajadi. Ia memaparkan bahwa tol tengah kota mutlak diperlukan bagi Kota Surabaya.

Untuk itu, dia sangat menyayangkan kebijakan Wali Kota Surabaya yang menolak proyek tersebut. “Di Surabaya itu, satu hari saja, jumlah kendaraan mencapai 25 ribu. Makanya, tol tengah kota mutlak direalisasikan,” ujarnya, berdalih.

Selain kader dan simpatisan Pemuda Pancasila mendatangi kantor DPRD Surabaya, mereka juga menuju gedung Grahadi Surabaya dan kantor Harian Pagi Jawa Pos.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: