Tinggalkan komentar

Mengapa kita mesti menyukuri Indonesia [2]

 

Ketika Indonesia berdiri, ada ratusan perusahaan asing di Indonesia, beberapa di antaranya perusahaan multi-nasional.

Perusahaan-perusahaan asing ini, bukan perusahaan ‘ecek-ecek’, melainkan perusahaan yang menghidupi industri dan perdagangan Asia, bahkan, dalam skala tertentu, lalulintas perdagangan internasional.

Tahun 1956, Indonesia mengajukan klaim atas Irian Barat [sekarang Papua], yang diduduki Belanda, sebagai wilayahnya.

PBB menolak resolusi itu. Indonesia menanggapi penolakan itu dengan sikap tegas: mengambil alih semua perusahaan Belanda di Indonesia, tahun 1957. Empat tahun kemudian, 1961, Soekarno memutuskan menyelesaikan masalah Papua tanpa melibatkan PBB dan segera mengirim pasukan ke Papua untuk mengusir paksa Belanda dari sana. Belanda kabur.

Negeri kincir angin itu tak punya pilihan lain kecuali meneken persetujuan New York, yang ditengahi Amerika Serikat, 15 Agustus 1962. Persetujuan ini menegaskan kekuasaan Belanda atas Papua berhenti sejak 1 Oktober tahun itu. Setahun kemudian, 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi beralih ke pangkuan ibu Pertiwi.

Sementara itu, karena PBB tidak memberikan sumbangsih atas penyatuan itu, perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih itu tetap berada di tangan Indonesia – sampai hari ini.

Lihat: negara bayi ini sudah bisa bikin PBB tak berdaya.

Di antara perusahaan yang disita itu adalah Dordcrecht Oil Company, perusahaan tambang minyak yang memiliki kilang Wonokromo dan Cepu di Jawa Tengah; Royal Dutch yang menambang minyak di Sumatra Utara. Perusahaan ini memasok bahan bakar minyak untuk kebutuhan transportasi seluruh Asia Selatan dan Timur.

Juga ada Royal Dutch, yang setelah memenangi persaingan dagang dengan Standard Oil Company pada tahun 1893, menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia. Seluruh kebutuhan bahan bakar minyak di Asia Timur bergantung padanya. Tak lama setelah itu, Royal Dutch mengakuisisi seluruh tambang minyak di Nusantara dan menyatukannya dalam sebuah perusahaan raksasa bernama Asian Petroleum Company, yang kemudian diambil alih Indonesia.

Harus disebut pula perusahaan pos dan telekomunikasi, perkebunan, yang tak kurang nilai strategisnya. Banyak dari perusahaan perkebunan ini adalah pemasok komoditi-komoditi strategis dunia: teh, karet, kopi, kayu. Jumlah perusahaan Belanda yang dinasionalisasi adalah 557 buah.

Negeri belia ini lantas berjalan dengan kaki kokoh dan dada tegap.

Indonesia ketika itu menolak investasi asing, apalagi bantuan, hibah, meski tanpa dilekati kepentingan politik. Indonesia bukan saja berhasil membangun semangat dan sikap Berdikari [Berdiri di atas kaki sendiri], tapi menyebarkannya kepada negara-negara yang sedang terjajah dan baru merdeka. Berjalin berkelindan dengan Ahimsa-Swadeshi-nya Mahatma Gandhi, Indonesia adalah gangguan serius bagi Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan perusahaan-perusahaan multi-nasional.

Soekarno berteriak di sidang PBB, tahun 1962: The crown of independence is not membership of the United Nations, but th ability to stand on our own feet!

Majelis PBB, yang didominasi negara-negara baru merdeka, menyambut ucapan itu dengan gemuruh luapan semangat dan tepuk tangan.

Setahun kemudian Soekarno berkata di Bogor: “Jikalau konferensi Asia-Afrika sampai terjadi nanti di Aljazair, dan di situ Indonesia menganjurkan berdikari! Berdikari! Berdikari! Kepada seluruh rakyat Asia dan Afrika, lonceng kematian imperialisme…berbunyi.”

Menyadari agresi dan tekanan militer terhadap Indonesia tak membuahkan hasil, Amerika, Inggris berganti haluan: merancang makar menggulingkan Soekarno. Setelah kejatuhan si Bung, di alam Orde Baru, investasi asing mengalir. Bantuan berlimpah. Namun semangat berdikari berganti jadi semangat menadahkan tangan. Soeharto dikenal sebagai good boy bagi kaum kapitalis Barat dan negara-negara IGGI [Inter-Governmental Group on Indonesia] karena senang menerima pinjaman dan cukup disiplin membayarnya.

Namun modal yang masuk membawa kekuasaan si pemilik modal. Progam pembangunan yang dulunya dirancang dan dilaksanakan sendiri, kini diatur oleh lembaga-lembaga asing. ‘Nih kami kasih engkau 1 milyar dolar untuk bikin jembatan di sana. Supaya kau tidak susah mengerjakannya, kami kirim juga pengembangnya yang ahil, orang-orangmu belum bisa. Tahun depan kami kasih lagi 1,5 milyar dolar, kau bangun pelabuhan yang bagus lah, supaya barang-barang ekspormu lancar, nanti produksinya kami bantu juga.’

Kita balik dulu ke tahun 1957. Ketika semua perusahaan Belanda diambil alih, para pemiliknya dan pemerintah Den Haag tak bisa apa-apa. Bagi Soekarno dan rekan segenerasinya, ‘pampasan perang’ ini pun masih belum sepadan dibanding nilai hasil bumi yang sudah diisap perusahaan-perusahaan itu selama berbilang windu. Tapi tidak bagi generasi inlander.

Ketika generasi good boy naik ke tampuk kekuasaan, Belanda mengungkit-ungkit lagi soal perusahaan-perusahaan itu. Dan karena yang mereka hadapi kali ini adalah anak-anak baik yang lemah oleh pinjaman dan bantuan, Indonesia yang tadinya gagah perkasa ini setuju membayar ganti rugi.

Pembayaran itu baru lunas tahun 2003 kemarin, Nilai keseluruhannya 600 juta gulden. Dibayar melalui pendanaan pemerintah Indonesia kepada Claimindo dan Belindo. Hal ini diketahui saat sertifikat dana Claimindo dan Belindo ditutup di bursa efek AEX, Amsterdam, tanggal 17 Maret 2003.

Perjanjian sanggup membayar ganti rugi atas perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu diteken pada 1969, dua tahun setelah Soekarno jatuh. Pihak pemerintah Indonesia diwakili Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena jumlah ganti-rugi untuk ukuran saat itu sangat besar, Indonesia hanya menyanggupi membayar dalam jangka waktu 35 tahun, dan baru lunas kemarin tahun 2003 itu.

Bisa dipastikan Belanda masuk mengutik-utik ganti rugi itu melalui IGGI, karena di situ Belanda duduk sebagai ketua.

Gilanya, pembayaran ini baru terungkap awal bulan ini, tanggal 3 November kemarin. Yang lebih menohok jantung, pembayaran itu lunas setelah perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu lepas ke tangan asing dengan harga cuci gudang.

Memang pesimis dan miris melihat keadaan ini.

Tapi, zaman sudah tidak berpihak pada kekuasaan negara. Dan karena itu ada alasan untuk besar harap. Indonesia sedang memasuki era masyarakat berdaulat [saya menghindari penyebutan masyarakat madani yang sering difahami secara ngaco di sini]. Bukan tidak ada orang-orang pintar di Indonesia, tapi mereka memilih di luar kekuasaan dan bekerja langsung di tengah masyarakat. Anak-anak muda ini, para pegiat lingkungan, para aktifis pemberdaya usaha kecil, punya jaringan yang luas dan bagus. Jauh lebih gaul dari para anggota DPR yang 90persen otaknya kedodoran itu.

Demikian pula dalam dunia usaha. Ada 4,2 juta usaha kecil menengah yang tidak menghiba-hiba pemodal asing dan utang, tapi berjalan tegar. Jumlah ini masih sedang tumbuh. Mereka memproduksi kompor hemat energi, membuat mesin pemisah daging-tulang, memproduksi bibit organik, membangun pembangkit listrik skala kecil tanpa bantuan pemerintah. Bahkan, di beberapa tempat, pemerintah meminta bantuan mereka.

Dalam hal menjaga ‘tumpah darah’, masyarakat pedesaan sudah menggantikan posisi pemerintah yang lembek dan korup itu. Di Cianjur Selatan, hutan dijaga oleh barisan pemuda desa. Di Tangkahan, Sumatra Utara, kaum muda dari puluhan desa menjadi pengaman Hutan Leuser. Bahkan pejabat pemerintah harus berurusan dengan mereka bila hendak masuk ke sana.

Tidak mengapa perusahaan-perusahan negara mereka obral ke pemodal asing. Tapi usaha rakyat semakin membuktikan lebih tangguh dari parusahaan-perusahan besar pengemplang kredit bank. Selama krisis ekonomi 1998-2001, ingat, hanya usaha kecil-menengah yang menyelamatkan perekonomian Indonesia dengan terus berproduksi dan membuka lapangan kerja. Pada saat usaha-usaha besar rontok dan goyah, usaha-usaha rakyat terus tumbuh.

Tidak mengapa para bupati berselingkuh dengan para pemodal untuk membangun mall-mall, tapi saya bisa tunjukkan ratusan mall mewah yang kosong melompong karena kekurangan pembeli. Lebih banyak ibu-ibu yang memilih belanja ke pasar-pasar tradisional di mana mereka disapa ramah, bisa tawar menawar, dan mendapat barang yang cukup bagus. Pasar-pasar tradisional selalu terlihat lebih berjubel. Memang masih ada yang harus diperbaiki, yakni membuat pasar-pasar tradisional lebih bersih dan nyaman.

Bahkan di Sulawesi Tenggara dan Bangka, rakyat menambang sendiri emas dan timah. Perusahaan tambang yang ditunjuk tidak jalan.

Meskipun para pejabat tampak mentereng dengan baju safari, tapi, lihatlah, kekuasaan mereka tidak efektif. Orang-orang lebih taat pada kehendak bersama; kesepaktan bersama dalam kelompok atau organisasi. Lihat, mereka memasang berbagai aturan tapi sangat sedikit yang ditaati.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: