Tinggalkan komentar

Indonesia terlanjur kecanduan utang

 

INDONESIA sudah cukup menerima dampak buruk dari perubahan iklim berupa kekeringan, banjir, longsor, tapi dampak buruk yang berjangka panjang baru saja mulai: utang yang menumpuk.

Alih-alih mendapat keuntungan dari perdagangan karbon dunia, para pejabat pemerintah lebih tertarik memanfaatkan isu perubahan iklim untuk menyerap utang dari berbagai lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Agen Kerjasama Internasional Jepang [JICA] dan Bank Pembangunan Prancis [AFD].

Cukup mengherankan, pemerintah Indonesia terlihat begitu bersemangat menggesa pinjaman untuk suatu pekerjaan yang dengan mudah mendapatkan dana hibah. Seusai pertemuan tingkat tinggi Perubahan Iklim di Kopenhagen Desember lalu, sejumlah negara maju melaksakan komitmen mereka menyediakan dana hibah untuk membantu negara-negara yang memiliki hutan luas melindungi hutan mereka.

Tapi pemerintah Indonesia segera memperlihatkan minat kuatnya begitu Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional tadi menawarkan pinjaman untuk mengatasi perubahan iklim. Bank Dunia.

Tahun 2009 saja, Indonesia sudah menelan utang sebesar US$2, 9 milyar [Rp27 trilyun]. Tahun ini, gabungan Bank Dunia, JICA, ADB dan AFP sedang mengatur pencairan pinjaman sebesar US$2,5 milyar dolar atau setara dengan Rp22,4 trilyun [Sumber: Bappenas].

Rinciannya: Bank Dunia US$1.744 juta dolar; ADB US$200 juta, JICA US$300 juta; dan ADF US$200 juta. Masa jatuh tempo antara kisaran 15-20 tahun.

Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia dan Norwegia sedang mengurus pelaksanaan hibah sebesar satu milyar dolar untuk penanggulangan perubahan iklim. Baca: satu milyar dolar alias seribu trilyun rupiah.

Sayangnya, dana hibah besar ini tidak bisa dikelola langsung pemerintah atau lembaga keuangan pemerintah Indonesia, melainkan oleh sebuah lembaga  bersama bernama Indonesian Climate Change Trust Fund [ICCTF]. Mengapa? Jawabannya persis seperti yang disampaikan President SBY saat pembukaan sidang kabinet lalu: lembaga keuangan Indonesia tidak dipercaya mengelola dana sebesar itu. Khawatir dikorupsi.

Apa boleh buat. Jangan berkecil hati.

Kalau berpedoman pertimbangan praktis dan niat baik, memang para pejabat Indonesia tak perlu berkecil hati bahwa dana hibah satu milyar dolar itu tidak dikelola pemerintah atau lembaga pemerintah Indonesia. Meringankan pekerjaan, bukan? Wong mengelola dana ‘kecil’ saja sering kelabakan. Toh yang penting untuk kebaikan Indonesia. Mestinya Indonesia bersyukur ada lembaga yang mau repot-repot mengelola dana besar untuk Indonesia.

Lembaga bersama itu sudah terbentuk, diketuai Kuntoro Mangkusubroto, kepala unit kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Hibah termaksud adalah bagian dari kesepakatan dunia mengenai REDD [Reducing Emission from Deforestation and Degradation]. Indonesia memang tengah didakwa sebagai salah satu pembuang zat asam arang [CO2] terbesar setelah Amerika Serikat dan Cina. Sumbangsih buangan ini kebanyakan dari pembakaran atau kebakaran hutan, baik berupa bencana maupun praktik penyiapan lahan untuk kebun kelapa sawit. Menurut hasil penelitian Wetlands International, buangan  zat asam arang dari Sumatra dan Kalimantan mencapai 2000 juta ton per tahun.

Bila hibah itu dan pekerjaan yang dihasilkan darinya ditambah dengan program penanggulangan perubahan iklim yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia sendiri, lebih dari cukup alasan untuk tidak mengutang lagi.

Selama tahun 2007-2008, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk program-program lingkungan tercatat sebesar 6 trilyun rupiah – peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Di tingkat daerah, anggaran untuk lingkungan juga meningkat dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan dan konservasi adalah 12,8 trilyun rupiah per tahun.

Tahun lalu, pemerintah menganggarkan Rp1,8 trilyun untuk program dan proyek-proyek yang terkait dengan perubahan iklim.

Akan lebih tidak beralasan lagi untuk mengutang bila melihat potensi pendapatan negara dari perdagangan karbon. Menurut perkiraan the Center for International Forestry Research [CIFOR], Indonesia bisa meraup sedikitnya 1 milyar dolar [9,2 trilyun rupiah] per tahun dari perdagangan karbon.

Bila dihitung jangka 5 tahun seperti jangka pencairan utang dari Bank dunia itu, hasilnya adalah 46 trilyun rupiah atau 5 milyar dolar, jauh di atas seluruh pinjaman dari konsorsium ke lima lembaga internasional yang disebutkan di awal, yakni 3,7 milyar dolar.

Sampai Mei 2010, utang luar negeri Indonesia tercatat US$180 miliar atau Rp1.651,3 triliun. Tahun ini Indonesia membayar cicilan sebesar Rp54,136 triliun. Jumlah ini cukup menguras APBN. Bila dana sebesar itu digunakan untuk membangun infrastruktur di pedesaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, akan menjadi energi penggerak mesin perokonomian rakyat.

Bahasanya ekonominya: alokasi APBN untuk cicilan utang luar negeri tidak memberi stimulis fiskal bagi perekonomian nasional.

Dan pengembangan ekonomi pedesaan akan berdampak sangat positif terhadap perlindungan hutan, karena beberapa warga masyarakat menebang kayu di hutan hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi. Masyarakat yang sejahtera tidak akan tertarik melakukan pekerjaan yang memaksa mereka main petak umpet dengan polisi dan berurusan dengan hukum.

Jelas terlihat belum ada niat sungguh-sungguh untuk mengurangi ketergantungan kepada utang. Melihat fakta-fakta dan angka-angka tadi, Indonesia bisa berjalan tanpa utang. Dan memang berjalan. Namun mekanisme dan sistem pemerintahan, ditambah dengan sikap mental para pejabat, menjadikan Indonesia kecanduan utang.

Hanya di Indonesia pejabat atau menteri bisa mengumumkan pemerintah ‘berhasil’ mendapat pinjaman dari negara asing atau lembaga keuangan internasional dengan penuh kebanggaan – seakan sebuah prestasi monumental. Alasan yang sering diucapkan adalah: “itu berarti lembaga keuangan internasional atau pihak luar percaya akan kokohnya fondamen ekonomi kita.” Bah!

Mereka sangat reaktif terhadap gagasan moratorium utang, alasannya seperti lirik nyanyian koor saking seragamnya: “moratorium utang akan memperburuk ekonomi Indonesia.”

Lagipun, kesan tertutup pada pengajuan dan pencairan utang luar negeri belum hilang sampai sekarang, sejak peniliti Jeffry Winter mengungkapkan 30 hingga 33persen pinjaman proyek dari Bank Dunia adalah hasil mark-up, yakni meninggikan nilai pinjaman sehinggal nilai nominal berada 30persen sampai 33 persen di atas nilai sesungguhnya.

Pembangunan yang bersandar pastilah tidak berkelanjutan [sustainable] – meski para pemberi utang menegaskan bahwa pinjaman yang mereka berikan adalah untuk pembangunan berkelanjutan. Yang berlanjut adalah ketergantungan Indonesia pada para rentenir dunia dan kelangsungan hidup para rentenir itu, hasil memeras negara-negara dunia ketiga.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: